MS Aceh Menerima Lawatan Kerja Ilmiah Ahli Jemaah Ulama Kelantan | (15/8)

Pertemuan dan dialog pada Jum’at tanggal 12 Agustus 2016, pukul 15.00 s/d 17.00. WIB. berlangsung di ruang Aula, Lantai II Mahkamah Syar’iyah Aceh, dengan bebagai informasi yang disampaikan oleh Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H. Hakim Tinggi senior di Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut.

Perkenalan dari rombongan para tamu ini disampaikan oleh Dato’    Mohd Haji Nasuruddin Bin Mohd Daud, yang juga sebagai Pimpinan rombongan dengan penuh penghormatan. Beliau menyampaikan bahwa mereka sudah lama berniatuntuk berkunjung ke Aceh, dengan tujuan utama lawatan kerja ini ingin mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan Syariat Islam di Acehdan sejauh mana keberhasilan penerapan syariat Islam ini.  Kecuali itu rombongan dari Negeri Kelantan juga sudah lama menjadi impian dan cita-citanya untuk melihat pelaksanaan hukum Islam di bumi Aceh ini sebagai hukum yang diwajibkan Allah SWT.

Dato’ Haji Nasuruddin juga menyampaikan bahwa rombongannya merasa cukup bersuka cita, bahagia karena Aceh telah mempunyai kesempatan untuk melaksanakan hukum Allah di bumi ini.  Menurut Beliau bahwa Allah telah memberikan ujian Tsunami untuk Aceh karena masyarakat Aceh sanggup memikulnya ujian atau cobaan ini.  Barangkali karena ini pulalah yang menggugah hati para rombongan ini untuk mempelajarinya bagaimana Aceh telah melaksanakan syariat Islam.  Disamping kesamaan adat istiadat pun gelar yang disadang kedua negeri juga ada kesamaan bahwa Negeri Kelantan dan Aceh sama-sama dijuluki negeri “Serambi Mekah”.   

Dalam kesempatan ini Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H. sebagai pemateri, memberi penjelasan bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh ini merupakan Pengadilan Tingkat Banding atau yang dikenal dengan “Mahkamah Rayuan” di Malaysia, dengan kewenangannya yang meliputi berbagai hal dengan beragam kasus yang ditanganinya.  Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H. menyampaikan bahwa eksistensi dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh menduduki posisi yang sangat strategis dan telah mempunyai landasan yuridis yang kuat dengan dikeluarkannya beberapa Undang-Undang, dan Qanun Aceh. diantaranya Keputusan Mahkamah Agung RI No. 070/SK/X/2004 Tanggal 6 Oktober 2004 dan  Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 serta Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar`iyah di Aceh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: Al-Ahwal al-Syakhshiyah,  Mu'amalah dan Jinayah. 

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan dan penerapan Syariat Islam di Aceh adalah sebagai berikut:

•      Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

•      Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

•      Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

•      Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 ttg. Keistimewaan Aceh.

•      Undang2 No. 18 Tahun 2001, ttg OTSUS bagi Prov. NAD

•      Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 ttg. Pemerintahan Aceh.

•      Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015.

•      Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002, tentang Peradilan Syariat Islam.

•      Perda No.5 Tahun 2000 Ttg. Pelaksanaan Syari’at Islam.

•      Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013, tentang Hukum Acara Jinayah.

•      Qanun Aceh No. 6 Tahun 20014, tentang Hukum Jinayah.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 1)  Perkawinan, 2)  Kewarisan, 3)  Wasiat, 4)  Hibah, 5)  Wakaf, 6)  Zakat, 7)  Infaq, 8)  Shadaqah, 9)  Ekonomi Syari’ah.   Adapun ruang lingkup pelaksanaan Syari’atIslam di Aceh (menurut UU No.11Tahun 2006)adalah sebagai berikut:

•      Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi  aqidah, syari’ah dan akhlak (psl.125 ayat (1).

•      Syari’at Islam tsb di atas meliputi : ibadah, al-ahwal alsyakhshiyah (hukum Keluarga), mu’amalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam. (psl. 125 ayat (2).

Pada kesempatan ini pula dari berbagai pertanyaan yang diajukan para rombongan tamu, Drs. H. Muchtar Yusuf dan beberapa Hakim Tinggimemberi penjelasan secara bergantian tentang persoalan yang menyangkut dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara tuntas.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H. dalam sesi terakhirjuga memohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan dalam penerimaan inidan mudah-mudahan pertemuan tersebut lebih mempererat silaturrahmi dan terus terjalin persaudaraan antara Aceh dan Kelantan.Selanjutnya acara ini ditutup dan diakhiri dengan saling menukarkan cindera hati atau “bungoeng Jaroe” serta foto bersama.  (Tim Redaksi MS. Aceh).