Main Menu  

   

Facebook MS Aceh  

   

   

Login Form  

   

Online Support  

Admin

Muhammad Kadri

Sabri

   


diskusi hukum tentang Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Permasalahannya

DRS. Baidhowi HB, SH : TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN PERMASALAHANNYA

Banda Aceh | www.ms-aceh.go.id (29/02/2012)

Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti Mahkamah Syar’iyah Aceh kembali mengadakan diskusi hukum secara berkelanjutan dengan mengambil tempat di Aula pertemuan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh. Kegiatan diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Pebruri 2012 tersebut mengambil Topik  Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Permasalahannya dengan pembawa makalah Drs. Baidhowi HB, SH.

Pemakalah dengan kepiawiannya menyajikan materi dengan baik dan sempurna. Sesekali diselingi dengan humor segar yang dapat menambah semangat dan ketekunan peserta dalam mengikuti diskusi tersebut. Adalah seorang Baidhowi yang memiliki koleksi anekdot yang beragam pesona dan menjadi ciri khas tersendiri bagi beliau dalam setiap menyampaikan ide pemikiran cemerlang dan pendapatnya.

Dalam makalah beliau sebanyak 8 halaman tersebut disampaikan seputar masalah pemeriksaan saksi di persidangan. Disebutkan, bahwa saksi adalah merupakah salah satu alat-alat bukti yang  diatur dalam pasal 284 RBg, pasal 164 HIR dan pasal  1866 KUH Perdata.

Menurut H.A. Mukti Arto dalam bukunya  Praktek Perkara Perdata Pada   Pengadilan Agama halaman 165 mengartikan “saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Sementara itu dalam  Buku II disebutkan, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil ke persidangan”, demikian paparan Baidhowi.

Baidhowi menerangkan bahwa saksi haruslah memenuhi 2 (dua) unsur syarat tertentu, yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil yaitu (1). Memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan (2). Bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi (3). Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi (4). Mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya. Sedangkan syarat materil yaitu (1). Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri (2). Keterangan yang diberikan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas (3). Keterangan yang diberikan harus bersesuaian satu dengan yang lain. Ditambahkan, bahwa saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas, sedangkan apabila saksinya hanya 1 (satu) orang, maka nilai pembuktiannya adalah permulaan.

Dijelaskan oleh pemakalah bahwa Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S.IP. M. Hum dalam Bimtek kepada Hakim di Banda Aceh pada tanggal 6 Maret 2011 diterangkan tentang pemeriksaan saksi, yaitu (1). Saksi diperiksa satu persatu (2). Tidak semua saksi disumpah, ada yang hanya mengucapkan janji (3). Harus ditanyakan hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat (4). Tidak perlu dikonfrontir keterangan saksi kepada para pihak (5). Apabila telah memberikan keterangan, saksi dipersilahkan duduk di bagian belakang ruang sidang dan bersamaan keluar sidang dengan para pihak.

Peserta diskusi tampak serius mengikuti jalannya diskusi untuk mengetahui lebih baik lagi tentang tata cara pemeriksaan saksi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan saksi. Setelah pemakalah selesai menyampaikan materi makalahnya, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab dan akhirnya Wakil Ketua sebagai nara sumber menyampaikan kata kunci tentang pemeriksaan saksi tersebut. Sebagai kesimpulan dari diskusi tersebut telah dirumuskan sebagai berikut : (1) Saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi. (2) Para prinsipnya dalam perkara gugatan termasuk taklik talak tetap diperlukan keterangan saksi. (3). Saksi istifadhah hanya menjadi bukti awal dan harus didukung bukti lain, misalnya dengan sumpah suplatoir. (4). Persyaratan tentang umur saksi disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang. Dan Majelis Hakim dipersilahkan memilih Undang-Undang mana  yang dijadikan rujukan untuk menentukan seorang saksi sudah dipandang dewasa, dan harus disebutkan dalam pertimbangan hukum. (5). Majelis Hakim terlebih dahulu memperingatkan saksi supaya memberikan keterangan sesuai dengan sumpahnya, sebab apabila saksi berbohong dalam memberikan keterangan akan mendapatkan hukuman dari Allah Swt.

Adapun permasalahan yang timbul sekitar saksi adalah tentang pemeriksaan saksi keluarga, yaitu apabila saksi keluarga penggugat tersebut ternyata 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang dari saksi keluarga tergugat. Ada yang berpendapat bahwa kesaksian tersebut dapat dibenarkan, apabila ternyata saksi keluarga dari tergugat mendukung dan membenarkan gugatan Penggugat. Namun demikian rumusan diskusi berpendapat bahwa hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2011 yang mengharuskan saksi penggugat haruslah minimal 2 (dua) orang, menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Berkembang juga tentang saksi testimonium de auditu, meskipun pada prinsipnya saksi tersebut bukan saksi kecuali bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain, tetapi dapat diterapkan dalam hal yang sangat sulit diperoleh kesaksiannya, misalnya  telah lama kejadiannya seperti wakaf, itsbat nikah bagi orang yang sudah tua,  yang tidak mungkin lagi dijumpai saksi aslinya.

Dijumpai dalam praktek masih banyak keterangan saksi yang tidak tuntas diperiksa, artinya masih memerlukan keterangan tambahan sesuai dengan subtansi masalah yang diperiksa, sehingga Majelis Hakim kesulitan dalam merumuskan pertimbangan hukum dan putusan. Oleh karena itu dalam diskusi tersebut dijelaskan dalam pemeriksaan saksi harus menggunakan rumus  5 W + 1 H.

Tanpa terasa waktupun telah menunjukkan pukul 12.00 Wib yang berarti tanda selesainya diskusi hukum dan akan dilanjutkan pada bulan depan, yaitu tanggal 20 Maret 2012. Topik yang akan dibahas pada diskusi yang akan datang adalah Gugat Rekonpensi dan Format Putusan dan hal aktual yang terkait dengan hal itu dan yang bertindak sebagai pemakalah adalah Dra. Masdarwiaty, MA.

(by. H. Abd. Hamid Pulungan)

 

Comments   

 
0 # Indra Suhardi 2012-03-01 15:38
ternyata bapak Baidhowi tidak hanya piawai dilapangan tenis ya, namun boleh disebut seorang pakar dalam bidangnya sebagai hakim tinggi MS Aceh. dengan diskusi-diskusi tersebut kami dapat mengaksesnya lewat media ini sebagai pengayaan khazanah dalam bidang kerja kita di Pengadilan. kami bangga dan menyambut antusias tulisan-tulisan yang bermutu sebagai konsumsi ruhani untuk bisa diterapkan dalam melaksanakan TUPOKSI kita dalam keseharian. Maju terus pak Baidhowi semoga MS Aceh semakin cemerlang di masa-masa akan datang.
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
0 # Aminuddin Ms- Lskn 2012-02-29 16:02
Beberapa waktu yang lalu bapak DRS. Baidhowi HB, SH bertindak sebagai Ustaz yang juhud, kali ini tampil sebagai Pakar Hukum yang 'arif,membaca berita ini saya yakin peserta diskusi sangat besemangat dan antusian sehingga saya pun ingin menjadi bagian dari peserta diskusi.
Diskusi tentang masalah hukum baik hukum formil ataupun materil bagi warga peradilan tentu sangat penting untuk menambah wawasan keilmuan dan menambah keterampilan dalam beracara di persidangan.
meskipun kami tidak ikut dalam diskusi tersebut, tapi kami sangat senang jika hasil rumusan diskusi dapat kami terima untuk dipedomani.
Kepada Penyelenggara saya sarankan untuk jadwal kedepan supaya materi diskusi selesaikan dulu tentang alat bukti, karena pembuktian hal yang sangat penting,seperti halnya bukti pengakuan, masih ada dikalangan hakim Msy. pengakuan adanya pertengkaran dalam kasus perceraian tidak perlu lagi dibuktikan dengan dua orang saksi, hal ini tentu bertentangann dengan peraturan perundang-undan gan.
Reply | Reply with quote | Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

   

Pilih Bahasa  



   

   

Pimpinan & Staf  

   

Pengunjung Online  

Kami memiliki 79 tamu dan tidak ada anggota online

   

Data Pengunjung  

Free counters!

   
© 2010 Mahkamah Syar'iyah Aceh Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh Tlp. (0651) 7555976, Fax.(0651) 7555977 Banda Aceh.