Banda Aceh | www.ms-aceh.go.id

Pada hari kedua kegiatan bimbingan teknis bagi hakim dan  pejabat kepaniteraan pada Mahkamah Syar’iyah Aceh yang berlangsung di hotel The Pade Banda Aceh yang tampil menyampaikan materi adalah Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, SH dengan topik tentang Qanun Aceh, dan  Prof. Rehngena Purba, SH. MS setentang Mediasi. Kedua Hakim Agung kita ini tampil dengan caranya masing-masing, sekalipun usia telah mendekati 70 tahun tetapi tidak menjadi penghalang untuk memberikan materi pada bimtek tersebut.

Prof. Komariah dalam paparannya tentang Qanun mengatakan, Qanun Aceh menarik perhatian tidak saja bagi masyarakat Indonesia sendiri, tetapi juga  masyarakat Negara-negara lain, karena ada suatu hal yang sangat “aneh” yaitu pelaksanaan pidana dengan jalan mencambuk orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Pencambukan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi putusan Hakim atas terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hal tersebut berbeda dengan pelaksanaan putusan Hakim di provinsi lain di Indonesia ini yang untuk tindak pidana yang sama biasanya berupa pidana badan atau pidana denda, seperti tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun terlepas dari masalah tersebut, kita tetap menghormati kehendak masyarakat Aceh, karena itulah yang dianggap sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat Aceh.

Lebih lanjut dijelaskannya lagi, sehubungan dengan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus  Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darrusalam, maka dengan Keppres Nomor 11 tahun 2003, Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah. Dengan demikian Sistem Peradilan Jinayah (hanya untuk menggantikan istilah Sistem Peradilan Pidana) telah berjalan di Aceh, yang komponen-komponennya yaitu Polisi sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum, dan Pengadilan sebagai pihak yang mengadili, serta lembaga Pemasyarakatan, tetap berfungsi dalam melaksanakan penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Jinayah diatur dalam Bab XVIII tentang Mahkamah Syar’iyah, Bab XXVI tentang Kepolisian, dan Bab XXVII tentang Kejaksaan.

Dikatakan, Qanun mempunyai kekuatan hukum yang sejajar dengan Undang-undang. Bagi masyarakat Aceh, qanun bukanlah istilah baru, dan sudah dikenal sejak masa kerajaan Aceh (tercatat sejak tahun 1270 Hijriyah). Secara yuridis dipergunakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Beberapa Qanun yang menyangkut hukum pidana dan memuat ketentuan hukum pidana adalah a). Qanun Nomor 12 Tanun 2003 Tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, b). Qanun Nomor 13 Tentang Maisir (perjudian), c). Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum).

“Secara akademis sering muncul pertanyaan apakah Qanun Aceh yang menyangkut bidang hukum pidana tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP ? Jawabannya tentu saja tidak, karena Qanun tersebut sejajar dengan Undang-undang, jadi tidaklah bertentangan dengan adagium bahwa hukum pidana adalah hukum Undang-undang”, demikian dijelaskan Yang Mulia Hakim Agung Prof. Komariah.

Pada sesi tanya jawab muncul pernyataan dari peserta, bahwa ternyata hukum cambuk mampu memberikan efek jera kepada masyarakat, oleh karena hukuman cambuk tersebut dilaksanakan di depan umum yaitu di halaman depan mesjid setelah selesai shalat Jum’at. Terhadap pernyataan tersebut, Prof. Komariyah menyatakan diserahkan sepenuhnya kepada penilaian masyarakat.

Pada sesi berikutnya tampil menyampaikan materi Yang Mulia Hakim Agung Prof. Rehngena Purba, SH. MS dengan topik Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi. Hakim Agung kita ini menjelaskan, bahwa secara filosofi mediasi sejalan dengan asas musyawarah untuk mufakat sesuai dengan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Disebutkan, bahwa mediasi yang sekarang diberlakukan pada semua pengadilan adalah berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, dimana sebelumnya sudah ada Perma yang mengatur tentang mediasi yaitu Perma Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena Perma Nomor 02 tahun 2003 ternyata setelah dilakukan evaluasi ditemukan beberapa permasalahan, maka untuk lebih mendayagunakan mediasi lahirlah Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi.

Dalam makalah beliau setebal 43 halaman diuraikan secara lengkap tentang mediasi, antara lain dijelaskan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2008 merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR / 154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya.

Di ujung penyampaiannya, Prof. Rehngena memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peserta. Antara lain pertanyaan tersebut adalah, apakah ada reward terhadap hakim yang berhasil mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, yang dijawab oleh Prof. Rehngena bahwa apabila mediatornya adalah hakim belum ada diatur tentang reward tersebut. Namun demikian, saya setuju apabila diberikan penghargaan kepada mediator yang berhasil mendamaikan pihak-pihak, misalnya promosi jabatan dan lain sebagainya, kata Hakim Agung kita ini. Acara dengan mediator Drs. H. Ridhuan Santoso ini terasa hidup dan segar, mungkin oleh karena penampilan kedua Hakim Agung yang akan pensiun pada tahun ini sangat menarik dan ucapannyapun lembut penuh keibuan, kata salah seorang peserta Drs. Aminuddin Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon.

Pada esok hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 yang akan tampil menyampaikan materi adalah Yang Mulia Hakim Agung Prof. DR. Mieke Komar, SH. M.CL, dengan topik International Commercial Contracts. Tim liputan IT akan melaporkan penyampaian Hakim Agung kita ini kepada pengunjung website yang kita banggakan ini pada edisi berikutnya.

(H. Abd. Hamid Pulungan)